perangkat daerah. 840 5 1 2 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI. perangkat daerah

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam. Ketentuan Pasal 5 huruf f dihapus dan huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren dengan susunan sebagai berikut: a. Sesuai dengan amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 136 ayat (1) “ Forum. KOMPAS. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. 8. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Perangkat Daerah dan Unit Kerja pad a Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan d i Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No mor 1327 ); 6. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. 0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERIODE PELAKSANAAN : 20211. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Propinsi / Lingkup Kabupaten/ Kota •Pertanyaan kunci: •Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi14. unit satuan kerja perangkat daerah telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). penutup renstra pd 1. Susunan organisasi. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi. Ditetapkan 14 Januari 2014 Berlaku 14. bahwa untuk melaksanakan. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedudukan Perangkat Daerah 4. 1. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang : a. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat. T. badan keuangan daerah provinsi kalimantan tengah. Struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 seperti Gambar 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintahan Daerah tertuang dalam PP. pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 25. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan : 6,95% 3. Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. gambaran pelayanan perangkat daerah 3. laporan evaluasi hasil renja perangkat daerah 5. Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaian dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas. 5. Apr 15, 2022 · Definisi (1): perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. E. b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 diubah. Indonesia, Pemerintah Pusat. T. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. 15 Sep 2023 • Sidang Tipiring Terhadap Warga yang Buang Sampah Liar Dilakukan Pekan Depan. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagai. 66. perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. H. Pasal 3 Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Nomor Unit Kerja di bawahnya dengan Keputusan. Ketentuan Umum 2. 1 Latar Belakang Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program,TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5. Rencana kerja (renja) perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun. 2. 448. visi, misi, tujuan dan sasaran 6. d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021. Riau No. 2 Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun . Perangkat Daerah yang telah ada dan terbentuk sebelum. 2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. bahwa dalam rangka upaya. CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN. bahwa pembentukan perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diwadahi dalam bentuk Badan. 04. Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT. PEMKAB SANGGAU. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; b. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020. 1. 8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,. perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. id Kritik & SaranDengan ditetapkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 perlu dirubah ; Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Perangkat Daerah dengan Tipe A,. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 448. Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dalam Pasal 7, 8, menghapus pasal 9, menambahkan Pasal 28 A, 28B dan 28C. NUR HIDAYAT, M. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat. PP No. Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah T. Struktur Organisasi & Tata Kerja; Perangkat Daerah : No. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah yang. 72 Tahun 2019. U. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang. Oct 2, 2014 · Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun. 9. 4. 4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. 6. Referensi Hukumonline Pro. 84. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. SUMBER DANA Pelaksanaan Sub kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021. memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentangFungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain: Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 3. Badan; dan f. Dinas Daerah, terdiri atas: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A. Triwulan 2 Rp - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. b. Judul. 2. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Hari adalah hari kerja. Tata Kerja 8. Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang- undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat. Mencabut : PP No. 1. Inspektorat Daerah; d. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas. Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Perda No. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang dibantu oleh Perangkat GWPP. (2) Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan perangkat daerah tipe C dengan bebanPemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 000. 7. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 12 Mataram. ABSTRAK: a. Sep 10, 2020 · Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Magetan. Perangkat Daerah. 3. Pertumbuhan Nilai Ekspor :. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. 4. 5. Judul. 2. Pencarian. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang. Efektivitas Sistem Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. 999. menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja. 15. ABSTRAK: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah. Pengguna bisa menekan bagian yang ingin dikirim perintah langsung dari layar. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya cakupan tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu mengoptimalisasikan pelayanan. 8. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota. permasalahan dan isu. Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. 780 Sekretariat 55. Lihat selengkapnyaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah T. Alamat Organisasi Perangkat Daerah Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 5. Pejanggik No. Sedangkan perangkat daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi dan perangkat pemerintah daerah/kota yang berada langsung di bawah pemerintah pusat yang meliputi sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dinas perangkat daerah, dan organisasi teknis daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. ABSTRAK: Menimbang : a. daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017. ABSTRAK: a. Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan organisasi terjadi inkonsistensi, adanya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2. 223, Tanjungkarang Pusat, Pengajaran, Kec. 1. Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai agenda tahunan PD. Perkantoran Perangkat daerah 6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan. untuk melihat apakah pe mbangunan daerah telah mencapai tujuan/s asaran yang . Perangkat Daerah. Pasal 4 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 8. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Sesuai. Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifik asi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja lembaga rumah sakit umum. Peraturan. ABSTRAK: menimbang : a. Riau No. memantau dan mengevaluasi.